Gebernur Bobby di Tengah Banjir dan Longsor Pastikan Layanan di 18 Daerah Sumut Tetap Hidup

MEDAN | ijusu01.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan tanah longsor tetap beroperasi normal.

Penegasan ini disampaikan Bobby saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto, di Ruang Kerja Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (23/2/2026).

Bapak Gebernur Bobby mengungkapkan, bencana alam yang terjadi akhir tahun lalu mengakibatkan dampak serius pada infrastruktur pemerintahan. Tercatat, ada dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam yang kantor desanya tertimbun material longsor.

"Pada saat bencana, kondisi pemerintah tingkat desa secara fisik kantornya sangat terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semua aktif," ujar Bobby Nasution.

Suami Kahiyang Ayu ini menekankan, sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam masa pemulihan pascabencana. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan hak dasarnya meski dalam kondisi darurat.

Pelayanan di Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan pada saat bencana," tegas Bobby.

Pemprov Sumut sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait status tanggap darurat bencana. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Sumut juga telah menggelontorkan bantuan dana sebesar Rp2 miliar kepada pemerintah daerah yang terdampak. Selain itu, bantuan logistik berupa sembako dari ASN Bapeg Sumut juga telah disalurkan melalui posko-posko bencana.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen PANRB Purwadi Arianto menjelaskan bahwa kedatangannya untuk memastikan tata kelola layanan pemerintahan tetap adaptif dan akuntabel di wilayah bencana.

Purwadi mendorong agar pelayanan publik digital diperkuat, terutama untuk urusan dokumen penting seperti surat kendaraan dan pertanahan.

"Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Kita pastikan pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor," kata Purwadi.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Bapeg Sumut Sutan Tolang Lubis, serta jajaran pimpinan Kementerian PANRB lainnya.(Titin)